Pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (jurdil) penting untuk menjaga demokrasi. Oleh karena itu, Akademisi dan Saintis Indonesia (ASASI) menggelar webinar bertajuk Two Hours With ASASI: Mewujudkan Pemilu Jurdil, Bisakah?. Dalam acara ini, pakar hukum, peneliti, dan akademisi membahas tantangan serta solusi pemilu yang berkualitas.
Pentingnya Pemilu Jurdil
Ketua ASASI sekaligus dosen Sekolah Farmasi ITB, Prof. Elfahmi Yaman, menegaskan bahwa webinar ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pemilu yang berkualitas. Selain itu, ia menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat perhatian masyarakat. Keputusan tersebut dianggap memunculkan dugaan konflik kepentingan. Meskipun final, hal ini menunjukkan pentingnya kepercayaan publik terhadap pemilu.
Menurutnya, pemilu harus berlandaskan asas kejujuran dan keadilan. Dengan demikian, proses yang baik diharapkan menghasilkan pemimpin berkualitas yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tantangan Pemilu Berkualitas
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Dr. Wirdyaningsih, mengungkapkan bahwa pemilu harus sehat, partisipatif, serta memiliki keterwakilan dan pertanggungjawaban yang jelas. Namun, ada beberapa tantangan utama:
- Politisasi dan Kampanye Terselubung – Birokrat dan oligarki sering memanfaatkan posisi mereka.
- Integritas Penyelenggara Pemilu – Netralitas dan kapabilitas penyelenggara masih diragukan.
- Politik Uang – Transaksi kepentingan menghambat pemilu yang adil.
Solusi untuk Pemilu Jurdil
Untuk mengatasi tantangan ini, Wirdyaningsih menawarkan tiga solusi:
- Regulasi yang Kuat – Undang-undang pemilu harus jelas dan berkeadilan. Prinsip luber-jurdil harus ditegaskan.
- Penegakan Hukum yang Terpadu – Pemerintah harus merancang sistem hukum pemilu yang transparan.
- Partisipasi Publik – Masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu.
Peran Akademisi dan Ilmuwan
Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Dr. Yusa Djuyandi, menambahkan bahwa pemilu harus berfungsi sebagai:
- Sarana memilih pemerintahan aspiratif.
- Proses suksesi kepemimpinan yang demokratis.
- Evaluasi terhadap wakil rakyat dan pemimpin.
Namun, ia juga menyoroti beberapa ancaman bagi pemilu jujur, seperti:
- Politik identitas.
- Politik uang.
- Netralitas ASN, TNI, dan Polri.
- Penyebaran hoaks.
Menurut Yusa, tantangan ini harus diatasi dengan edukasi politik dan peningkatan literasi masyarakat. Kesadaran publik harus diperkuat agar pemilih rasional dan mandiri.
Kesimpulan
Mewujudkan pemilu jujur dan adil adalah tanggung jawab bersama. Akademisi, ilmuwan, peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus ikut serta. Dengan pengawasan ketat, regulasi jelas, dan literasi politik yang baik, pemilu yang lebih berkualitas bisa terwujud. Oleh sebab itu, akademisi berperan penting dalam menjaga kualitas pemilu dan memastikan transparansi serta keadilan dalam prosesnya.